Silo Mentality Bukan Anomali.
Itu Cara Bernegara Kita.
Minggu lalu DPR emosi soal e-KTP.
Salah satu yang paling nyentil datang dari Deddy Sitorus:
“pembuatan data pada sejumlah lembaga menyebabkan pemborosan anggaran.”
Dan menurut saya, ini bukan cuma soal e-KTP.
Ini symptom dari masalah yang jauh lebih besar:
kita hidup di negara yang penuh silo.
Kemendagri punya silo data sendiri.
Kemenkes punya silo sendiri.
Kemendikbud punya silo sendiri.
BUMN juga sama.
Perbankan jalan sendiri-sendiri.
Telekomunikasi jaga wilayah masing-masing.
BPJS Kesehatan punya data kesehatan terbesar di Indonesia, tapi pemanfaatannya masih bingung arahnya ke mana.
Bahkan regulator pun sering tidak sinkron.
BI beda arah.
OJK beda arah.
Kementerian beda aturan lagi.
Akhirnya apa?
Rakyat harus isi data berulang kali.
Infrastruktur dobel-dobel.
Anggaran habis untuk bikin sistem yang mirip-mirip.
Dan ironisnya, semua merasa sedang “transformasi digital”.
Padahal yang terjadi sering cuma:
digitalisasi silo.
Ini kenapa banyak proyek digital mahal tapi impact-nya kecil.
Karena problem utamanya bukan teknologi.
Tapi mindset:
data dianggap power,
bukan shared infrastructure.
Dan selama setiap institusi masih sibuk menjaga “wilayah”-nya masing-masing,
kita akan terus jadi negara yang:
- lambat
- mahal
- tidak efisien
Masalah e-KTP kemarin cuma puncak gunung es.
Di bawahnya, ada problem struktural yang jauh lebih besar.
Kalau kita serius mau bicara AI, digitalisasi, atau efisiensi negara —
maka pertanyaan paling penting sebenarnya sederhana:
kapan kita berani membongkar silo ini?
Kalau kamu lagi bergelut di transformasi digital, integrasi sistem, AI, healthcare, atau problem lintas institusi seperti ini — ngobrol yuk.
