Digitalisasi Puskesmas:
Kalau Semua Jalan Sendiri, Nakes & Pasien yang Kelelep.
Waktu COVID-19 menghantam, kita sadar betapa lemahnya data kita.
Puskesmas — garda terdepan kesehatan — justru minim sistem informasi yang bisa diandalkan.
📍Data pasien tercerai-berai
📍Tenaga kesehatan kewalahan
📍Aplikasi? Ratusan, beda-beda, dan gak saling ngobrol
Pasca pandemi, Kemenkes lewat DTO mencoba menyatukan arah dengan SATUSEHAT.
Tapi prosesnya nggak mudah.
Karena begini kenyataannya:
🔹 Kemenkes bikin blueprint SATUSEHAT
🔹 Dinas Kesehatan Daerah tetap pegang aplikasi warisan atau proyek vendor lokal. Dinkes dibawah kemendagri bukan kemenkes.
🔹 BPJS juga masuk digitalisasi faskes, tapi sistemnya sendiri
Tiga institusi, tiga sistem, tiga jalur.
Tapi yang bingung: petugas Puskesmas dan pasien.
Teman saya, seorang kepala Puskesmas, pernah bilang:
“Sekarang saya harus input data ke banyak sistem berbeda. Gak heran pelayanan ke pasien jadi keteteran.”
Belum lagi:
- Di 745 Puskesmas, akses internet masih jadi masalah
- Banyak data masih diinput manual lalu diketik ulang
- Aplikasi terlalu administratif, bukan klinis
- Training tenaga kesehatan pun belum seragam
Pertanyaannya: siapa arsitek utamanya?
Kemenkes? BPJS? Dinkes?
Kalau semua merasa punya domain, tapi gak bikin satu arsitektur data bersama,
digitalisasi hanya jadi beban tambahan — bukan solusi.
Kalau Kemenkes, Dinkes Daerah, dan BPJS jalan sendiri-sendiri,
tanpa arsitektur data bersama, maka digitalisasi hanya jadi beban tambahan.
Padahal niatnya: mempermudah.
Pak Menteri, Bu Dirjen, Kepala BPJS:
Yuk duduk bareng. Sepakat dulu arsitekturnya.
Biar nakes bisa fokus pada yang utama: melayani masyarakat.
Kalau kamu kerja di faskes, digital health, atau sedang bergelut dengan integrasi data layanan primer —
DM saja atau komen, kita ngobrol.
→ https://lnkd.in/gwVDP9rE
