BPJS Kesehatan vs Rumah Sakit. Atau mungkin… vs Everybody?
Saya sering lihat di sosial media:
Pasien BPJS marah-marah ke petugas rumah sakit.
Padahal yang dimarahi cuma menjalankan sistem.
Tapi akarnya lebih dalam dari sekadar “pelayanan buruk”.
Ini soal tekanan finansial dan sistem yang setengah matang.
Saya pernah ngobrol dengan salah satu vendor SIM RS yang sudah pakai fitur smart-claim dari BPJS.
Katanya, keren secara konsep:
- Klaim dibayar maksimal 14 hari kerja
- Tanpa perlu upload dokumen manual
Tapi realitanya?
Fitur ini hanya diketahui oleh segelintir vendor.
Sosialisasinya minim. Implementasinya belum merata.
Dan waktu saya hadir di acara CIO Healthcare beberapa bulan lalu, saya lihat sendiri…
Bagaimana dialog antara Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan perwakilan RS berubah jadi frontal.
Pak Gufron menuding RS tidak mau belajar.
Menyebut pemahaman RS sudah “jadul”.
Bahkan menyalahkan Kemenkes karena tidak mau ikut sistem BPJS.
Sesi itu ditutup dengan Pak Gufron… bernyanyi.
Lagu yang liriknya menyindir para peserta.
Jujur, saya cukup terganggu.
Karena kita bicara soal layanan publik, bukan adu jago2an dan ego teknologi.
Faktanya hari ini:
- Sistem BPJS dan Kemenkes (Satusehat) seperti berjalan sendiri-sendiri
- Vendor RS bingung, harus ikuti RME versi siapa?
- Data kesehatan kita terfragmentasi – lagi.
Padahal, integrasi data ini penting bukan cuma untuk operasional hari ini.
Tapi jadi fondasi pengambilan keputusan masa depan:
- Pencegahan penyakit
- Pemerataan layanan
- Kebijakan berbasis evidence
Sekarang, kita butuh kurangi lah Klaim2 paling hebat dan paling canggih.
Yang kita butuh: komunikasi, kolaborasi, dan keterbukaan.
Buat teman-teman di sektor kesehatan — baik dari RS, klinik, maupun vendor SIM.
Saya dan beberapa rekan sedang menginisiasi proyek data optimasi dan warehouse untuk sektor public dan private(swasta).
Fokusnya: bukan cuma menyabungkan puzzle data, tapi olah jadi insight.
Kalau kamu ingin ikut ngobrol dan berkolaborasi, silakan DM atau kontak saya lewat:
