Dana Syariah Indonesia: Ketika Label “Syariah” Tidak Menjamin Aman
Akhir 2025, seorang teman—praktisi fintech syariah—menyenggol saya.
“Ren, ini bukan kasus kecil. Dana Syariah Indonesia (DSI) bermasalah besar.”
Jujur, saya nggak kaget.
Selama beberapa tahun terakhir, kita lihat pola yang sama:
Investasi dengan kedok idealisme—syariah, UMKM, properti, crypto—
ujungnya personal interest dan gagal bayar.
Sekilas timeline singkat DSI:
2017 – PT Dana Syariah Indonesia berdiri
2018 – Terdaftar di OJK
Feb 2021 – Resmi berizin sebagai fintech P2P syariah
2021–2024 – Agresif menghimpun dana, janji imbal hasil tinggi
Juni 2025 – Mulai gagal tarik dana, lender resah
Okt 2025 – OJK menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha
Akhir 2025 – Kasus melebar, PPATK & aparat masuk, ribuan lender terdampak
Ironisnya, ini terjadi di ekosistem yang pengawasannya berlapis:
OJK.
PPATK.
BI.
Tapi tetap saja jebol.
Pelajarannya pahit tapi penting:
regulasi bukan tameng mutlak.
Ujung-ujungnya, benteng terakhir tetap di kita masing-masing.
Kalau ada investasi:
- imbal hasil terlalu tinggi
- cashflow terlalu mulus
- narasi terlalu rapi
- dan katanya “aman karena syariah / legal / diawasi”
Biasanya itu bukan peluang.
Itu peringatan dini.
Too good to be true?
Ya hampir pasti memang nggak true.
🟡 Join Tech Voice Indonesia (TVI)
Kita perlu lebih banyak ruang diskusi yang waras soal teknologi, fintech, dan investasi—
tanpa euforia, tanpa cult figure, tanpa janji instan.
