BPJS Punya Data Terbanyak,
Tapi Kenapa Bukan Mereka yang Buat Standar RME?
Kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman yang pernah terlibat langsung dalam proses digitalisasi sistem kesehatan nasional.
Obrolannya menyisakan banyak pertanyaan yang… jujur saja, agak bikin geleng-geleng.
Karena kalau kita bicara soal digitalisasi rekam medis di Indonesia (RME), satu hal jadi jelas:
Sebenarnya data paling lengkap justru sudah dimiliki BPJS Kesehatan.
Tapi sampai sekarang, mereka tidak pernah jadi ujung tombak transformasi digitalnya.
Mari kita telusuri sedikit:
1. BPJS Sudah Lama Punya Data Kesehatan
Setiap klaim pasien ke BPJS selalu mengandung elemen diagnosis, tindakan, dan terapi.
Data ini luar biasa besar. Per Maret 2025:
Total peserta JKN = 279 juta jiwa (98% populasi Indonesia).
Tapi sayangnya…
Data itu cuma jadi arsip administratif klaim.
Bukan data klinis aktif yang bisa dipakai lintas rumah sakit atau klinik.
2. DTO Baru Hadir Setelah COVID
DTO (Digital Transformation Office) baru dibentuk pasca pandemi.
Mereka sempat membuat standar RME berbasis FHIR. Tapi terlambat.
Dan yg lebih penting — mereka tidak punya otoritas penuh.
BPJS nggak wajib ikut, karena bukan di bawah Kemenkes.
3. BPJS Justru Merasa Terancam
Karena merekalah pemilik data terbesar,
inisiatif Kemenkes lewat DTO dianggap “mengganggu wilayah kekuasaan.”
Timbul gesekan: siapa seharusnya memimpin data kesehatan nasional?
4. Kenapa Tidak dari Dulu?
Karena tidak ada yang memaksa.
Klaim bisa manual. Audit tetap jalan.
Semua nyaman di status quo.
5. Kenapa Masih Berat Berubah?
- Klaim manual = pekerjaan ribuan orang
- Otomatisasi = resistensi internal
- Belum ada sistem insentif buat RS, BPJS, atau TPA
- Belum ada pendanaan nasional jangka panjang untuk integrasi data
Jadi pertanyaannya penting utk kita ajukan:
Kalau BPJS punya data pasien terbanyak...
kenapa bukan mereka yang memimpin sistem rekam medis nasional?
Apakah ini soal kekuasaan data?
Atau soal siapa yang dianggap “punya wewenang”?
Apapun jawabannya, satu hal pasti:
Selama lembaga-lembaga besar ini gak ngobrol serius,
yang akan dirugikan tetap masyarakat.
Kalau kamu pernah berhadapan dengan sistem BPJS,
atau kamu bekerja di rumah sakit, insurance, atau healthtech,
dan merasakan betapa rumitnya koordinasi data kesehatan…
Yuk ngobrol.
Saya terbuka diskusi tentang ini — siapa tahu ada solusi yang bisa kita pikirkan bareng.
ps: thanks for the time mas Agus Rachmanto, mas Reza Pramono dan mas Abi Dwiaji Wicahyo
