“Fotokopi e-KTP melanggar perlindungan data pribadi.”
Begitu kata Dirjen Dukcapil minggu ini.
Dan jujur saja, saya setuju.
Coba lihat use case paling sederhana:
hotel.
Setiap kali check-in, kita diminta serahkan KTP.
Kemudian:
difotokopi,
di-scan,
dimasukkan ke sistem mereka,
lalu jadi arsip inventaris.
Masalahnya:
berapa banyak hotel di Indonesia yang benar-benar punya standard security data yang proper?
Pakai multi-layer security?
Audit ISO?
Enkripsi ketat?
Access control yang benar?
Mayoritas ya tidak.
Artinya benar kata Dukcapil:
mekanisme ini memang rentan kebocoran data pribadi.
Tapi di sisi lain,
negara juga belum benar-benar memberikan solusi yang realistis.
Karena sebenarnya sistem digital itu sudah ada.
API Dukcapil bisa verifikasi:
- NIK valid atau tidak
- data cocok atau tidak
- bahkan face recognition juga bisa
Masalahnya?
Aksesnya mahal dan ribet.
Tarif verifikasi NIK sekitar Rp1.000 per hit.
Kalau pakai swasta bisa Rp2.000–3.000 per verifikasi.
Belum lagi proses integrasi dan perizinannya sudah pasti birokratis.
Akhirnya apa yang terjadi?
Yang manual tetap jalan.
Fotokopi tetap jalan.
Scan KTP tetap jalan.
Karena itu yang paling murah dan paling gampang.
Jadilah kita hidup di sistem yang aneh:
manual masih dipakai,
digital sudah ada,
tapi akses digitalnya dibuat sulit.
Yang punya data master yaitu Dukcapil,
setengah hati membuka akses.
Sementara pihak swasta akhirnya bikin jalur sendiri-sendiri.
Tidak ketemu.
Dan ujungnya jadi high cost buat semua pihak.
Yang lucu sebenarnya:
kita ini bukan tidak punya teknologi.
Teknologinya sudah ada.
Yang belum ada itu:
good-will untuk bikin ekosistem digital identity yang benar-benar usable, murah, dan mass adoption.
Karena kalau niat,
harusnya kita sudah bisa move on dari budaya:
“fotokopi KTP dulu ya pak.”
Kalau kamu lagi bangun digitalisasi, AI, onboarding verification, atau sistem identity — ngobrol aja.
DM saya 🙂
