Ada kontradiksi besar dalam arah kebijakan ekonomi kita.
Di satu sisi, pemerintah begitu agresif menutup kebocoran devisa.
Ekspor dikendalikan.
Aliran uang diperketat.
Narasinya adalah kedaulatan ekonomi.
Saya setuju.
Tapi kenapa semangat yang sama tidak terlihat ketika membelanjakan uang negara?
MBG. APBN 2026 sebesar Rp268 triliun
Koperasi Desa Merah Putih. Kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai sekitar Rp150 triliun.
Dua mega proyek.
Dua mega anggaran.
Ironisnya, salah satunya bahkan sudah diwarnai dugaan korupsi sejak awal implementasi.
Lalu kita berharap proyek-proyek berikutnya akan berjalan mulus?
Bukankah ini kontradiktif?
Negara begitu khawatir uang Indonesia bocor ke luar negeri.
Tapi terlihat jauh lebih toleran terhadap risiko kebocoran uang rakyat di dalam negeri.
Padahal logikanya sederhana.
Kalau ingin membangun kedaulatan ekonomi...
Maka yang dijaga bukan hanya sisi pemasukan.
Sisi pengeluaran pun harus memiliki standar tata kelola yang sama ketatnya.
Kalau tidak...
Yang berubah bukan kebocorannya.
Hanya lokasi bocornya.
Saya percaya transformasi digital bukan sekadar membangun sistem atau mengejar efisiensi.
Transformasi yang sesungguhnya dimulai dari **governance** yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa itu, teknologi hanya akan mempercepat proses yang sudah salah sejak awal.
Kalau organisasi Anda sedang memulai perjalanan AI atau digital transformation dan ingin memastikan implementasinya benar-benar menghasilkan dampak bisnis, jangan ragu untuk **DM saya**.
