Coretax: Proyek Triliunan yang Masih Bikin Pusing
Kalau ngomongin Core Tax System (Coretax), ini sebenarnya bukan proyek baru.
Mari kita tarik garis waktunya:
- 2018 – Pemerintah mulai inisiasi lewat Perpres 40/2018. Dibentuk tim pembaruan administrasi pajak di bawah Kementerian Keuangan.
- 2019 – Agen pengadaan dipilih. Yang menang: PwC Indonesia. Mereka yang bikin dokumen tender dan seleksi vendor.
- 2020 – Tender besar sistem inti dimenangkan konsorsium LG CNS (Korea Selatan) + Qualysoft (Austria).
Nilai kontrak: Rp1,2 triliun.
Layanan: bawa paket COTS (Commercial Off The Shelf) software + hardware, lalu disesuaikan dengan proses bisnis pajak kita. - 2021–2024 – Konsorsium ini mulai develop & customisasi. Didampingi konsultan manajemen Deloitte Consulting (Indonesia) bareng partner Towers Watson (global).
- 2025 (1 Januari) – Coretax resmi go-live.
- Februari 2025 – Baru sebulan jalan, sudah banyak masalah: downtime, data error, faktur bermasalah. Akhirnya DJP terpaksa hidupkan lagi sistem lama paralel.
- Maret 2025 – Perbaikan sebagian berhasil, tapi masalah reputasi terlanjur besar.
Siapa saja yang main?
- PwC Indonesia – Agen pengadaan.
- LG CNS (Korea Selatan) – Pemimpin konsorsium, integrator.
- Qualysoft (Austria) – Partner konsorsium.
- Deloitte Consulting (Indonesia) – Konsultan manajemen proyek.
- Towers Watson – Sub partner Deloitte.
Kalau lihat pola ini, sebenarnya kita lagi pakai paket luar negeri yang dipaksakan menyesuaikan dengan sistem perpajakan Indonesia. Namanya COTS, tapi jelas customisasi gede-gedean. Dan di sinilah biasanya masuk “anak-anak subkon” lokal yang jadi tukang coding, tukang testing, tukang migrasi data.
Stereotipe proyek IT pemerintahan? Ya, sudah rahasia umum:
Kontrak triliunan → masuk subkon → dipotong sana-sini → tipis → kualitas babak belur.
Hasil akhirnya? Coretax yang “modern” justru bikin ribet setelah 10 bulan live.
Yang miris, Menkeu baru sempat berkomentar:
Katanya nanti bakal bawa “jago-jago IT luar negeri” buat benerin.
Serba salah kan? Vendor utamanya memang dari luar negeri. Yang ditumbalkan ujung-ujungnya anak IT lokal.
Padahal… kita punya banyak contoh karya anak bangsa yang terbukti dipakai puluhan bahkan ratusan juta orang:
- Gojek
- Tokopedia
- Traveloka
- Bahkan PeduliLindungi di masa pandemi.
Artinya? Bisa kok kita bikin sistem skala nasional, asal dikasih kepercayaan dan dikerjakan sesuai kompetensinya.
Pertanyaannya:
Anak-anak IT kita kurang jago? Atau sistem pengadaan proyeknya yang bikin semua jadi “amburadul”?
🟡 Ngobrolin soal transformasi digital, data, dan AI?
